Pemukiman Lawin

Setelah komunitas Selesek – Rensury melakukan perlawanan atas daulat Sultan Kaharuddin III yang mengusir seluruh masyarakat dari pemukimannya dan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak lagi maka H Damhudji bin Tundruk memerintahkan agar meninggalkan lokasi. Keputusan ini atas perjanjian dengan Kesultanan Sumbawa yang berjanji memperluas wilayah. Setelah melalui proses perpindahan yang dimulai pada tahun 1933 hingga tahun 1935 seluruh warga Selesek – Rensury dan sebagian warga Beru menuju ke Lang Penghadang yang kemudian setelah penduduk banyak dinamakan Lawin (lawan) sebagai lokasi pemukiman yang baru. Tetapi isi perjanjian mempunyai maksud tertentu, hal ini diketahui setelah Kolonial Belanda membawa berkarung-karung pasir yang diambil dari Selesek – Rensury.

Penduduk yang menempati lokasi baru masih dibawah kepimimpinan Adat H Damhudji bin Tunru, kemudian ia membuat kebijakan pembagian tanah/lahan yang dapat diusahakan sebagai persawahan dan mendirikan rumah. H Damhujdji bin Tunru memerintahakan membuka lokasi yang masih tetutup hutan, sementara H Damhudji membuka lokasi di Pliuk Plempat Bengkal, Pliuk Mleku, Kuhang Jeringo dan lainnya. Sementara warga yang lain mengikuti di lokasi sekitarnya. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga masih melakukan aktivitas dilokasi lama, terutama mengambil hasil padi dan menjalid sebagai kebutuhan pangan di lokasi baru.

Rumah pertama yang berdiri berlokasi di Karang Tenga yang dimiliki oleh H Damhudji sekarang dekat muka Masjid Karang Lawin, rumah berikutnya di Karang Suri yang dimiliki oleh Kwantan, setelah itu warga mengikuti yang membentuk arah barat-timur. Bahan baku untuk mendirikan bangunan rumah diambil dari daerah sekitar pemukiman, terutama memanfaatkan kayu yang ditebang dalam membuka persawahan.

Lokasi Lawin pada tahun 1935 secara resmi diduduki oleh komunitas Selesek – Rensury dan unit komunitas disebut dengan “Karang”, meskipun demikian kepemimpinan H Damhudji masih terkoordinir. Setelah pemukiman berdiri yang jumlahnya sebanyak lebih kurang 140 rumah termasuk sebuah Masjid, maka untuk memperlancar roda pemerintahan membagi kawasan pemukiman berdasarkan karang (dusun), setiap karang dipisahkan oleh jalan uatama yang disebut Raren Rango (jalan). Pembagian karang berdasarkan wilayah asal (dari Selesek – Rensury), yaitu karang sury, karang beru, karang selesek, karang aho, karang pandeng. Pada setiap lokasi karang ada seorang peminpinnya berdasarkan asal-usul yang dibawa dari kampong lama yang disebut nek karang (juru putar). Setelah system pemerintahan adat berjalan normal maka pada tahun 1959, H Damhudji bin Tunru wafat dan dimakamkan di pemakaman Jepan, karang Selesek (Lawin).

H Damhudji bin Tunru memimpin dilokasi yang baru (Lawin) selama 24 tahun, selama itu H Damhudji sudah meninggalkan hasilnya dalam menata usaha pertanian, menata pemukiman dan system pemerintahan. Setelah wafat dilanjutkan oleh Tuan Raja Hasbullah bin H Damhudji memimpin karang Lawin dari tahun 1959 – 1996. Program utama yang dikembangkan oleh Tuan Raja Hasbullah adalah membuka akses jalan untuk memudahkan komunitasnya berhubungan dengan wilayah luar dan kemudian setiap tahun dilakukan cacah jiwa. Selain itu, kepada setiap keluarga untuk membuat lumbung padi sebagai ketahanan pangan jika terjadi paceklik. Dalam segi pendidikan, Tuan Raja Hasbullah juga mendirikan sekolah pada tahun 1964 yang dinamakan sekolah partikulir, alat tulis yang digunakan kalam batu (batu tulis), lokasi sekolah di tihu lompa, karang Lawin.

Pada tahun 1968, dibangun sekolah yang lebih besar di Karang Lawin atas inisiatif warga, kemudian setelah sekolah berdiri Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkat status sekolah tersebut menjadi Sekolah Dasar Negeri Lawin. Untuk menjual hasil bumi, warga karang Lawin menggunakan kuda sebagai sarana angkutan yang dipasarkan ke pasar Sumbawa.

Hingga pada tahun 1974 sistem pemerintahan diganti, yaitu karang Lawin menjadi dusun Lawin yang menginduk ke desa Labangkar, pada waktu itu yang mejadi kepala dusun adalah Unru setelah beberapa tahun dijalanjutkan oleh Dayo Injang, kemudian digantikan oleh A. Rasyid Thalib dan Rudsi Kafli. Hingga pada tahun 2004, dusun Lawin ditingkatkan statusnya menjadi desa persiapan yang dikepalai oleh Suhardin Manja. Pada tahun 2007 menjadi desa definitip dengan luas wilayah 33, 31 km berdasarkan SK Bupati No. 12 tahun 2006.

Sejak diberlakukannya seitem pemerintahan dusun/desa dari tahun 1974 tejadi dualisme kepemimpinan, meskipun demikian masing-masing pemerintahan berjalan secara hormonis. Untuk urusan keluar dan administrasi dijalanjak oleh pemerintahan dusun/desa, tetapi untuk urusan kedalam yang mengatur tata usaha dan tata kelola diperankan oleh adat.

Meskipun komunitas Selesek – Rensury sudah menetap di Lawin, tapi masih tetap melalukan aktivitas mengolah produksi gula merah (gula aren/bejalit) di Selesek – Rensury. Namun pada tahun 1986, kepala desa Lebangkar (M Saleh Agus Salim) dan kepala dusun Lawin (Rusdi) terjadi perselisihan fahan dengan komunitas. Pemerintahan desa/dusun melarang warga Lawin dan Lebangkar melakukan aktivitas bejalit di Seesek – Rensury dan Dodo, dengan alasan bahwa dilokasi tersebut akan dilakukan survey oleh Belanda (orang putih). Tapi sebagian warga Lawin dan warga Lebangkar tetap melakukan bejalit, pada saat itu berpapasan dengan Tim Survei. Ternyata tim survey tersebut utusan dari Perusahaan Pertambangan, sehingga menimbulkan konflik dengan warga yang melakukan usaha bejalit.

Sejak itulah komunitas adat yang dipimpin oleh Tuan Raja Hasbullah mengalami perselisihan dengan pemerintahan desa. Secara structural desa harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah daerah, secara individual kepala desa/dusun tidak ada perselisihan dalam kehidupan sehari-hari, disisi lain komunitas adat berpegang teguh pada aturan yang sudah di wariskan oleh leluhurnya. Kapala desa/dusun harus berpijak pada dua kaki, sehingga terjadi perselisihan. Munculnya perselisihan semakin memuncak, usaha rumah tangga warga Lawin dan warga Lebangkar semakin tidak mencukupi karena dilarang bejalit.

Pada tahun 1993 masyarakat mulai berontak dan melamjutkan lagi aktivitas bajalit, namun kegiatan tersebut tercium oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Maka aktivitas bajalit di Selesek – Rensury dan Dodo melanggar hukum, karena wilayah tersebut sudah menjadi Konsesi Pertambangan. Tapi komunitas Lawin dan Lebangkar melakukan perlawanan atas perubahan status Wilayah Adat menjadi Konsesi Pertambangan sehingga konflik semakin tanjam. Karena Komunitas Lawin dan Lebangkar terus melakukan perlawanan maka banyak pihak yang melibatkan diri, baik secara perorangan, lembaga atau institusi, perusahaan maupun dari kesultanan.

Pergolakan dan konflik yang semakin tajam baik antar anggota masyarakat maupun dengan pihak-pihak yang ingin menguasai Selesek – Rensury dan Dodo, Tuan Raja Hasbullah di panggil yang Maha Kuasa pada tahun 1996. Selama 38 tahun Tuan Raja Hasbullah memimpin komunitas sejak di Selesek – Rensury hingga di Lawin. Kemudian berdasarkan garis keturunannya maka kepemimpinan diteruskan oleh putranya yang bernama Dato’Sukanda RHD sampai saat ini (2010).

Harapan masyarakat karang Lawin sejak terusir dari Selesek – Rensury dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang dan damai, ternyata persoalan yang harus dihadapi semakin besar. Hal ini tidak hanya datangnya dari pihak-pihak luar yang ingin menguasai sumber daya alam, tapi juga dari dalam. Baru berjalan 2 tahun kepemimpinan Dato Sukandar yang diwariskan memimpin komunitas Adat, maka pada tahun 1998 berusaha mempertahankan kedaulatan komunitas adat atas sumber daya alam dan wilayahnya. Berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat hinga forum-forum lainnya, dijajaki oleh Dato Sukanda dalam mencari dukungan pembelaan. Diantaranya dari Lembaga Olah Hidup (LO), WALHI NTB, GERAK, GEMPUR, FORTAS, FSD, PERUSDA dan KNPI, namun semuanya ini tidak membuahkan hasil seperti harapan komunitas. Maka pada tahun 2001 mencoba mencari dukungan ke AMAN, namun tidak secara spontan ditanggapi. Maka pada tahun 2003-2004 mulai dilakukan investigasi dan verifikasi keberadaan komunitas Cek Bocek. Pada saat rakernas AMAN di Sinar Rasmi – Banten Kidul akhir tahun 2009 Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensury diresmikan menjadi anggota.

Melalui PD AMAN Sumbawa secara intensif mendampingi komunitas dalam menyelesaikan persoalan untuk mempertahankan eksistensi komunitas adat dan kedaulatannya. Maka untuk membuktikan bahwa Cek Bocek memiliki ikatan yang kuat baik secara social dan budaya serta sejarah dan kewilayahannya diperlukan penelitian partisipatif. Tahap awal pembuktian aksistensi komunitas Adat Cek Bocek maka dilakukan pemetaan partisipatif, diantaranya penataan batas wilayah dan inventarisasi peninggalan sejarah serta nama-nama loca